Cari Gereja Berdasarkan
No data available
Bab V PEMULIHAN DAN PEMANTAPAN ORGANISASI DAN PENGELOLAAN LEMBAGA-LEMBAGA PELAYANAN GEREJA - Gereja Kristen Protestan Indonesia
1.    Pengertian
1.1.    Untuk mendukung pelaksanaan dan perwujudan ketiga fungsi utama gereja (lihat bab II), pemeliharaan hubungan oikumenis (bab III), dan pembinaan warga negara yang bertanggungjawab (bab IV), GKPI perlu memantapkan organisasi dan pengelolaan lembaga-lembaga pelayanan gereja serta menata administrasi dan meningkatkan mutu personalia atau sumber daya manusianya. Semua itu membutuhkan dukungan dana dan sarana, dan sebaliknya pengelolaan dana dan sarana juga membutuhkan dukungan organisasi, pengelolaan (manajemen), administrasi, dan personalia yang bermutu.

1.2.    Yang dimaksud dengan "Lembaga-lembaga Pelayanan Gereja" adalah unit-unit organisasi yang ada dalam tubuh GKPI, baik yang bersifat struktural maupun fungsional, antara lain: Synode Am, Majelis Pusat, Pimpinan Pusat beserta perangkatnya di Kantor Pusat, Rapat Pendeta beserta perangkatnya (yaitu BPRP), Badan Pemeriksa Keuangan, Koordinasi Wilayah dengan perangkat-perangkatnya, Resort dengan perangkat-perangkatnya, Jemaat dengan perangkat-perangkatnya, Badan Pengembangan Masyarakat, Yayasan-yayasan (Dana Agape, Perguruan, dll.), dan badan-badan lain yang dibentuk di lingkungan GKPI.

1.3.    Berbagai kemelut yang sempat mengakibatkan perpecahan pada periode yang lalu antara lain disebabkan oleh tidak terwujudnya rencana pemantapan organisasi dan lembaga-lembaga pelayanan di lingkungan GKPI sebagaimana yang digariskan pada GKU 1993-1998, yang pada gilirannya bahkan mengakibatkan berantakannya perangkat organisasi, manajemen, administrasi, personalia, serta sarana dan aset yang sudah ada sebelumnya.

1.4.    Untuk memulihkan dan membenahi semua itu, pada periode 2010-2015 ini upaya di bidang ini akan dititik-beratkan pada enam hal yang belum tuntas dikerjakan pada periode sebelumnya, yaitu: (1) pembenahan dan pemantapan organisasi; (2) peninjauan dan revisi atas berbagai peraturan yang mendukungnya (termasuk PRT); (3) pembinaan dan peningkatan mutu sumber daya manusia (personalia), (4) penataan administrasi dan dokumentasi, (5) peningkatan sumber dana/keuangan (termasuk penataan sistem pengelolaannya), dan (6) penataan sistem pengelolaan sarana dan aset.

2.    Pembenahan dan Pemantapan Organisasi
2.1.    Sebagai suatu lembaga dan organisasi gereja, hingga usianya yang ke-30 GKPI memperlihatkan pertumbuhan yang menggembirakan, kendati tidak pernah samasekali bebas dari kemelut dan permasalahan. Tetapi setelah itu, hingga memasuki usia ke-35, GKPI memperlihatkan kemunduran yang serius. Hal itu terjadi a.l. karena GKPI belum didukung oleh prinsip, sistem, pola dan tata cara pengelolaan organisasi yang mantap serta yang sesuai dengan kebutuhan GKPI maupun perkembangan dan tantangan zaman. Sistem, pola dan tata cara pengelolaan yang lama, yang mungkin relevan pada zamannya, pada saat ini perlu diperbarui dan lebih dimantapkan.

2.2.    Hal-hal yang mendesak untuk dibenahi, dimantapkan, dan dirumuskan secara lebih jelas dan tajam di bidang organisasi pada periode ini antara lain adalah:
a.    Pola dasar sistem pemerintahan gerejawi: presbyterial-synodal (berarti tumbuh dari bawah atau from bottom up; bnd. TG-GKPI Ps VI), sinodal-presbyterial, atau bahkan sinodal-episkopal (yang memakai pendekatan dari atas ke bawah atau top-down approach)
b.    Gambaran menyeluruh dan jelas tentang struktur dan ranji organisasi GKPI
c.    Garis-hubungan antar setiap komponen organisasi: instruktif, koordinatif, konsultatif
d.    Uraian tugas serta batasan hak dan wewenang yang jelas dari setiap pejabat atau fungsio-naris pada tiap jenjang organisasi, sehingga di satu sisi tidak terjadi tumpang-tindih dan di sisi lain tidak ada pekerjaan yang diabaikan karena tidak jelas penanggungjawabnya.

2.3.    Pembenahan dan pemantapan organisasi termasuk juga pengembangannya. Pada periode ini, melanjutkan program yang pelaksanaannya tersendat pada periode yang lalu, akan lebih dipacu pemekaran resort, termasuk penetapan sejumlah jemaat yang potensial untuk menjadi resort khusus, dalam rangka rencana menempatkan sebanyak mungkin pendeta di jemaat-jemaat (bnd. bab II butir 3.1.3.1. dan 3.1.3.2. di atas).

2.4.    Pembenahan dan pemantapan organisasi ini tidak hanya pada aras Pusat, melainkan juga pada aras Wilayah, Resort, Jemaat, dan pada unit-unit organisasi lainnya. Karena pembenahan dan pemantapan organisasi berkait erat dengan pembenahan peraturan, maka pada butir berikut akan dikemukakan langkah-langkah pembenahan peraturan.

3.    Peninjauan dan Revisi Peraturan
3.1.    Di dalam tubuh GKPI terdapat seperangkat ketentuan dan peraturan dengan status dan kedudukan yang berbeda-beda (lihat butir 3.6 di bawah). Pada periode ini tidak semua ketentuan dan peraturan perlu ditinjau dan direvisi, misalnya TG yang masih bisa dipertahankan, kendati perlu pengkajian kemungkinan merevisinya pada periode yang akan datang. Karena itu yang perlu dilakukan pada periode ini adalah membenahi perangkat peraturan yang bersifat strategis dan karena itu perlu diberi prioritas.

3.2.    Salah satu langkah mendasar untuk memantapkan organisasi GKPI  adalah pembaruan yang terus menerus atas PRT. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam rangka revisi PRT adalah:
a.    Perumusan yang tegas tentang sistem atau pola dasar pemerintahan gereja yang dianut GKPI (bnd. butir 2.2. di atas).
b.    Pembatasan hak dan wewenang Pimpinan Pusat, agar tidak ada penumpukan wewenang pada aras Pusat dan ada pendelegasian wewenang kepada perangkat-perangkat organisasi dan fungsionaris pada aras Wilayah, Resort dan Jemaat.
c.    Tata cara yang jelas dan tegas tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat/fungsionaris pada aras Pusat hingga Jemaat.
d.    Uraian dan pembagian tugas yang jelas bagi setiap pejabat/fungsionaris pada aras Pusat hingga Jemaat.

3.3    Seiring dengan upaya revisi PRT, maka evaluasi semua peraturan yang telah pernah dikeluarkan selama ini perlu, agar dapat dicegah tumpang-tindih peraturan ataupun adanya peraturan-peraturan yang saling bertentangan. Yang masih sesuai dengan PRT akan dipertahankan, sedangkan yang sudah tidak sesuai lagi akan diperbarui.

3.4    Selalu perlu ditata kembali sub-sub sistem organisasi yang ada di semua aras GKPI, dari Jemaat hingga Pusat, agar jangan sampai terulang lagi gejolak yang membawa pertikaian dan kerugian dalam kehidupan GKPI.

3.5    Guna mencegah terjadinya cacat hukum di dalam pengambilan keputusan di GKPI, perlu dipedomani hierarki peraturan/keputusan yang berlaku di GKPI, yaitu:
1.    Keputusan Sinode GKPI berupa TG, PRT, TP dan Tata Ibadah (Agenda).
2.    Keputusan-keputusan Majelis Pusat GKPI berupa peraturan pelaksanaan keputusan Sinode.
3.    Peraturan-peraturan lainnya yang dibuat oleh MP GKPI.
4.    Keputusan-keputusan Pimpinan Pusat GKPI berupa peraturan-peraturan operasional.
5.    Keputusan-keputusan Rapat Pendeta yang merupakan usulan kepada Pimpinan Pusat GKPI, yang harus diteruskan kepada MP untuk pengesahannya.
6.    Keputusan-keputusan Majelis Resort berupa pengaturan rumahtangga resort.
7.    Keputusan-keputusan Majelis Jemaat berupa pengaturan rumahtangga jemaat.

4.    Pembinaan dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (Personalia)
4.1.    Demi pelaksanaan dan perwujudan ketiga fungsi utama gereja maupun tugas-tugas gereja lainnya, semua jajaran fungsionaris dan personalia Sumber Daya Manusia (SDM) di GKPI, yaitu seluruh pelayan di GKPI di semua aras, baik yang penuh waktu (fulltimer) maupun yang paruh waktu (part-timer) dan sukarela, perlu dibina dan ditingkatkan mutunya secara teratur dan berkesinambungan (bnd. bab II butir 3.1.).

4.2.    Personalia Kantor Pusat yang menjalankan fungsi koordinasi, penggembalaan umum dan pusat informasi umum, perlu membenahi diri dengan cara meningkatkan kemampuan melalui penataan yang lebih baik, termasuk mempedomani uraian dan rincian tugas yang sudah ada dan yang masih akan disempurnakan, sehingga semua pekerjaan dilakukan secara profesional, didukung oleh kejujuran. Penempatan personalia disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan dan dengan kualifikasi yang diperlukan, dan setiap personalia hendaknya memelihara dengan baik dokumen sebagai sumber informasi dan sarana pewarisan (suksesi) tugas dan jabatan.

4.3.    Pengangkatan, mutasi, promosi dan pemberhentian/pemutusan hubungan kerja personalia, terutama yang penuh waktu, pada aras Jemaat, Resort, Wilayah hingga Pusat, dilakukan dengan memperhatikan faktor kegairahan dan disiplin kerja, dan secara obyektif, dengan menggunakan tolok-ukur dan peraturan-peraturan yang berlaku. Khusus menyangkut penempatan dan mutasi petugas fulltimer pada aras Jemaat dan Resort, hendaknya Pimpinan Pusat meminta dan mempertimbangkan masukan dari Jemaat dan resort ybs.

4.4.    Untuk meningkatkan gairah dan disiplin kerja para personel GKPI, terutama yang fulltimer), pada periode ini akan diupayakan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka, berpedoman pada standar pendapatan paling mutakhir yang berlaku bagi pegawai negeri. Khusus bagi para personel yang bekerja di daerah terpencil, akan diupayakan memberikan insentif khusus.

5.    Penataan Administrasi dan Dokumentasi
5.1.    Untuk memperlancar roda pelayanan dan organisasi GKPI di semua aras, akan diadakan penataan sistem pengelolaan administrasi, dengan meningkatkan sistem yang sudah digunakan selama ini. Penataan sistem administrasi ini berlangsung pada semua aras, dari Jemaat hingga Pusat, dan antara lain mencakup penyelenggaraan surat menyurat, penyusunan laporan, penyusunan data statistik, serta pemeliharaan dokumen dan arsip.

5.2.    Khusus mengenai pemulihan dan penataan-ulang administrasi dan dokumentasi di Kantor Pusat GKPI yang sempat berantakan pada periode yang lalu, dan dalam rangka mendaya-gunakan dan memberhasil-gunakan pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Pusat GKPI, hendaknya dipedomani Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPI No 1142/P-7/12/91 tertanggal 30 November 1991 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pejabat Kantor Pusat GKPI beserta lampiran-lampirannya tentang bentuk dan tata cara pengelolaan administrasi di Kantor Pusat (antara lain meliputi: Nota, Surat, Surat Tugas, Catatan Rapat, Surat Keputusan, Peraturan, Pengolahan Surat, serta Penyampaian dan Penghapusan Naskah), sambil menunggu hasil revisi PRT dan peraturan-peraturan yang berupa turunannya.

5.3.    Mengenai penataan administrasi dan dokumentasi pada aras Jemaat, Resort dan Wilayah, Pimpinan Pusat GKPI - dengan persetujuan MP - akan menetapkan Pedoman Pengelolaan Administrasi dan Dokumentasi pada masing-masing aras.

5.4.    Untuk menjalin komunikasi yang lancar antara MP sebagai Badan Pekerja Synode Am, dan untuk menolong Jemaat, Resort dan Wilayah menataorganisasi dan administrasinya, maka produk-produk MP yang perlu diketahui Jemaat, Resort dan Wilayah akan dikirim kepada mereka untuk dipedomani.

5.5.    Berkaitan dengan penataan administrasi dan dokumentasi, pada periode ini akan dikumpulkan dokumen-dokumen yang berkait dengan sejarah kelahiran dan pertumbuhan GKPI, dalam rangka penulisan Buku Sejarah GKPI. Akan diupayakan agar pada Jubileum ke-50 GKPI tahun 2014 buku tersebut dapat terbit. Untuk itu perlu dibentuk Tim Penulis.

6.    Peningkatan Sumber Dana/Keuangan dan Pengelolaannya
6.1.    Pada periode ini semangat kemandirian di bidang dana/keuangan, yang sangat ditekankan dan dipupuk pada awal berdirinya GKPI, akan lebih digalakkan lagi. Bantuan luar negeri, yang pada masa lalu sempat sangat besar peranannya, terutama untuk pembiayaan program pada aras Pusat, akan lebih diimbangi dengan penggalangan potensi dari dalam lingkungan GKPI sendiri, yaitu dari warganya.

6.2.    Untuk mendukung peningkatan dan penggalangan sumber dana dari dalam, maka prinsip manajemen keuangan yang terbuka dan efisien, yang sesuai dengan metode menajemen keuangan modern, akan semakin diberlakukan. Kecakapan dan profesionalisme personel pengelola keuangan juga akan semakin ditingkatkan, dibarengi dengan kejujuran.

6.3.    Peningkatan upaya menggalang sumber dana dari lingkungan GKPI sendiri akan dilakukan antara lain dengan:
a.    Meningkatkan pelayanan rohani kepada seluruh warga GKPI, sehingga semua warga GKPI merasa terlayani kebutuhan rohaninya dan mereka tergerak untuk memberikan persembahan syukur;
b.    Meningkatkan kesadaran warga jemaat untuk memberikan persembahan dan menanamkan semangat kemandirian dalam diri warga jemaat dengan mengingatkan bahwa kebutuhan dana gereja terutama adalah tanggung-jawab warga gereja;
c.    Meningkatkan jumlah bakti (d/h target), termasuk bakti-bhkti khusus dari jemaat, agar jumlahnya minimal dapat menutupi anggaran belanja Kantor Pusat dan personel yang dibiayai dari Pusat.
d.    Menghimpun potensi di kalangan warga GKPI, berupa Donatur Tetap, yang menyumbangkan dana secara teratur, pada aras Jemaat, Resort maupun Pusat.
e.    Meningkatkan pengelolaan berbagai lembaga di lingkungan GKPI yang bergerak di bidang sosial-ekonomi dan mempunyai potensi menghasilkan dana dalam negeri bagi GKPI.
6.4.    Penggalangan sumber dana dari luar negeri, terutama untuk mendukung pelaksanaan berbagai program yang menyangkut pelaksanaan ketiga fungsi utama gereja yang diuraikan pada bab II, akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan, sambil mengingat bahwa semua bantuan luar negeri adalah pelengkap bagi sumber dana dari dalam negeri.

6.5.    Peningkatan penggalangan sumber dana dari dalam dan luar negeri harus diimbangi dengan sistem dan, tertib administrasi anggaran dan tata cara pengelolaan (majemen) keuangan yang terbuka dan efisien di semua aras, dari jemaat hingga Pusat. Dengan demikian dapat dicegah pemborosan, penggelapan, penyelewengan dan kerancuan penggunaan dana. Untuk itu perlu disusun pedoman yang jelas dan perlu semakin dipertegas metode dan prosedur (tata cara) pengelolaan keuangan, antara lain meliputi:
a.    Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;
b.    Penyusunan Pembukuan (Pemasukan dan Pengeluaran) Keuangan;
c.    Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan;
d.    Penyimpanan uang dan barang-barang berharga yang bergerak;
e.    Ketentuan peminjaman uang, terutama pada aras Pusat;
f.    Pemeriksaan Keuangan, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) GKPI maupun (bila dipandang perlu) Akuntan Publik.

6.6.    Untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan, BPK pada aras Jemaat hingga Pusat perlu lebih difungsikan dan diberi peranan/anggungjawab lebih besar. Pedoman Kerja BPK pada tiap aras perlu digariskan secara lebih jelas dan tegas.

6.7.    Sesuai dengan keputusan SAP XVIII 2010 tentang  Sistem Sentralisasi keuangan (SSK), perlu didukung oleh peraturan-peraturan.
        
7.    Penataan Sistem Pengelolaan Sarana dan Aset
7.1.    Dalam usianya menjelang 46 tahun ini GKPI telah memiliki banyak sarana dan aset yang menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas panggilannya selama ini. Sarana penunjang dan aset ini antara lain berupa lahan (tanah) dan gedung atau bangunan (gereja, kantor, rumah dinas, sekolah, panti asuhan, wisma/gedung pertemuan/peristirahatan, poliklinik, proyek pertanian, dsb.) yang berdiri di atasnya, harta bergerak (kendaraan, perabotan, peralatan kerja, dsb), media komunikasi SUARA GKPI, dsb. Semua ini tersebar di Jemaat hingga Pusat. Pada periode yang lalu, akibat berbagai kemelut, pengelolaan sarana dan aset ini sangat terganggu. Karena itu pada periode ini akan diupayakan menata-ulang dan menggariskan lebih jelas sistem pengelolaan semua sarana dan aset ini.

7.2.    Sehubungan dengan itu, pada periode 2005-2010 GKPI telah memperoleh surat penetapan ndari BPN Pusat, Jakarta, bahwa GKPI berhak megurus dan memperoleh sertifikasi hak milik tanah.

7.3.    Berkaitan dengan itu, agar terus diupayakan ketegasan kepemilikan sarana dan aset mana saja yang menjadi milik Pusat, Wilayah, Resort, Jemaat  GKPI, ataupun lembaga-lembaga yang berada di lingkungan GKPI.

7.4.    Untuk menangani pengurusan dan pengelolaan sarana dan asset ini, terutama menyangkut aspek hukumnya, di GKPI telah dibentuk Urusan Hukum di tingkat Pusat. Diharapkan, di tingkat jemaat hal itu juga dapat dilakukan, karena ke depan, masalah hukum akan selalu penting.

7.5.    Majalah SUARA GKPI sebagai salah satu aset yang sangat vital dan berharga di GKPI, akan diberi perhatian khusus dan dibenahi agar dapat sungguh-sungguh berfungsi sebagai sarana / media informasi dan komunikasi, sarana penggembalaan, pendidikan / pengajaran dan peningkatan kualitas kerohanian, dan sarana dokumentasi berbagai dokumen dan peristiwa penting, demi menunjang pelaksanaan misi dan tugas panggilan GKPI.

Kantor Pusat - GKPI
Jl. Kapt Sitorus No. 13
Pematang Siantar, Sumatera Utara
Telp (0622) 22664
Fax (0622) 433625
HP 081370021990
E-mail KANTOR SINODE GKPI
kantorpusat-gkpi@indo.net.id;
gkpi-pms@indo.net.id
E-mail. Web. infokom@gkpi.or.id
E-mail Majalah SUARA GKPI
           suaragkpi@yahoo.com
Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia
Kalender Ulang Tahun
Selamat Ulang Tahun kepada:
Gereja Kristen Protestan Indonesia
KANTOR SINODE Wilayah Jabodetabek
Wilayah Medan I Wilayah Siantar Simalungun
Wilayah Asahan Wilayah Tanah Karo/Alas
Wilayah Dairi Wilayah Samosir
Wilayah Toba Wilayah Humbang
Wilayah Silindung Wilayah Tapanuli Tengah
Wilayah Sumatra Bagian Selatan Wilayah Riau Utara
Wilayah Jawa Kalimantan Wilayah Deli Serdang
Wilayah Labuhan Batu Wilayah Kepulauan Riau
Wilayah Pahae Wilayah Tapanuli Selatan
Wilayah Langkat Wilayah Medan II
Wilayah Tebing Tinggi Wilayah Riau Selatan
Lembaga
Video Galleri - GKPI
MARS GKPI
VIDEO PS.EKKLESIA GKPI SALAK KOTA
Seksi Pria GKPI Jemaat Pondok Timur, Resort Bekasi
MARS GKPI Cipt. Bonar Gultom
PP GKPI Resort Khusus Kabanjahe
Mamre oh Mamre
Vitor Hutabarat dalam acara Penahbisan Pendeta dan Evangelish di GKPI Air Bersih tgl 6 Mei
Vocal Group Pria GKPI Resort Teladan
GKPI TVRI 2/3
GKPI TVRI 3/3
GKPI TVRI 1/3
Paduan Suara Asa Taruli sie Perempuan GKPI Tangerang
Gita Sorga Bergema - Paduan Suara GKPI Tangerang
Renungan Hari Ini
31 Okt 2014
Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang, yang Engkau berikan kepada-Ku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepada-Ku dan mereka telah menuruti firman-Mu. (Yohanes 17:6)
30 Okt 2014
Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia; (Yohanes 1:16)
Online Support
Administrator Administrator
This text will be replaced by the flash music player.
copyright ©2014 Gereja Kristen Protestan Indonesia
all rights reserved.